RAKOR POLKAM Menko Polhukam Djoko Suyanto (tengah) didampingi Meneg Kominfo Tifatul Sembiring, Menkumham Patrialis Akbar, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri kemarin memberikan keterangan perihal aksi 9 Desember di Jakarta.

JAKARTA(SI) – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh tanggal 9 Desember besok di Tanah Air akan diwarnai aksi demonstrasi besar-besaran. Puluhan tokoh ormas,LSM,dan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih( GIB) akan berbaur dengan puluhan ribu massa di Monumen Nasional (Monas) Jakarta untuk memberikan dukungan moril terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Dukungan terhadap aksi yang rencananya juga akan serentak digelar di berbagai wilayah di Tanah Air ini, tepat pukul 12.00 WIB, terus mengalir.Kemarin, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyatakan komitmennya untuk mendukung aksi tersebut. Selain akan ikut turun ke jalan, rencananya bersamaan dengan aksi tersebut mereka juga akan mendeklarasikan Kaukus Antikorupsi DPD. “Bukan mengeramatkan, tapi tanggal 9 Desember bermakna luar biasa bagi orang-orang yang antikorupsi,” kata anggota DPD asal Bali I Wayan Sudirta yang juga ketua formatur kaukus.

Sejumlah anggota DPD yang sudah bergabung dengan kaukus dan siap turun ke jalan adalah Dani Anwar (DKI Jakarta),Juniwati T Masjchum Sofwan (Jambi), Tellie Gozelie (Bangka Belitung), Sarah Lery Mboeik (Nusa Tenggara Timur), Percha Leanpuri (Sumatera Selatan),Rahmat Shah (Sumatera Utara), Aryanthi Baramuli Putri (Sulawesi Utara),dan Luther Kombong (Kalimantan Timur). Sebelumnya,sejumlah pimpinan masyarakat, aktivis LSM, dan organisasi kemahasiswaan telah bergabung dalam GIB menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan aksi.Di antara mereka adalah Hasyim Muzadi, Din Syamsuddin, Pdt Andreas Yewangoe,Kardinal Darma Atmaja, Syafii Maarif, dan Ustad Hilmi Aminuddin.

“Aksi akan berlangsung damai dan tertib. Karena yang datang adalah orang yang peduli terhadap korupsi, maka akan jauh dari kekerasan dan memfitnah,” ujar Juru Bicara GIB Adhie Massardi. Tokoh GIB Rizal Ramli juga yakin demo tak akan rusuh mengingat aksi itu untuk antikorupsi dan yang terlibat adalah para tokoh yang mempunyai rekam jejak baik dan pemimpin lintas agama. “Yang datang tokoh-tokoh agama, tidak mungkin bikin rusuh,” tegas Rizal di Rumah Perubahan,Jakarta, kemarin. Menko Perekonomian semasa Presiden Abdurrahman Wahid itu menyayangkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menanggapi rencana aksi secara berlebihan.

Rizal mengkhawatirkan pernyataan tersebut justru akan memancing keadaan menjadi lebih buruk. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden SBY saat menghadiri Rapimnas Partai Demokrat Minggu lalu (6/12) mensinyalir ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan dirinya sebagai presiden. Sebelumnya (4/12), Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini telah mengisyaratkan adanya pihakpihak tertentu yang memanfaatkan peringatan hari antikorupsi untuk kepentingan politik.

Dalam aksi besok, GIB akan membacakan Piagam Indonesia Bersih. Menurut Adhie, piagam berisikan tekad yang akan terus diwujudkan oleh gerakan.Tekad itu di antaranya, Indonesia harus bebas sepenuhnya dari korupsi dan hal itu jangan hanya terdapat dalam retorika atau pidato belaka. Selain itu, berbagai lembaga negara di Tanah Air, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, harus bersih dari segala macam korupsi. Piagam itu mendesak kasus skandal Bank Century yang terindikasikan terdapat kasus korupsi di dalamnya agar segera dituntaskan dan berbagai pihak yang terlibat bisa diproses sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Kami juga mendesak agar berbagai bentuk rekayasa seperti yang menimpa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak terulang di masa mendatang,” tandas mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Waspadai Pembonceng

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan bahwa pernyataan Presiden SBY bukan bermaksud menunjukkan ada atau tidaknya pihak yang memiliki motif politik dalam aksi tersebut.Namun, Presiden hanya ingin meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. “Pernyataan tersebut lebih mengarah pada bagaimana mengelola dan membangkitkan kewaspadaan kita masing-masing.

Bagaimana kita menyelenggarakan kegiatan dengan baik sesuai dengan substansi,”ujar Djoko seusai rapat jajaran kementerian politik, hukum, dan keamanan (polhukam) di Jakarta kemarin. Rapat yang digelar di Kantor Menko Polhukam mulai pukul 09.00-12.00 WIB itu diikuti sejumlah menteri,di antaranya Menkominfo Tifatul Sembiring, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menlu Marty Natalegawa,Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Kepala BIN Sutanto,Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri,Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso.

Djoko Suyanto yang juga mantan Panglima TNI itu menandaskan, aksi dengan jumlah massa besar dan elemen beragam berpotensi disusupi pihak-pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu.“ Biasanya dalam penge-rahan kelompok besar ada yang membonceng, surfing atau berselancar di situ.Ini yang tidak dikehendaki. Jadi yang disampaikan Presiden adalah warning untuk itu, jangan sampai kemurnian dan insiatif pemberantasan korupsi menjadi lain tujuannya,”katanya. Presiden, lanjut Djoko, pada prinsipnya setuju dengan upaya gerakan antikorupsi.Apalagi,upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi agenda utama pemerintahan Presiden SBY.

“Presiden hanya ingin ada sinergi antara pemerintah dan nonpemerintah,” ujarnya. Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menyatakan pihaknya akan mengawal semua rangkaian kegiatan agar tidak timbul kejadian yang tidak diinginkan.“Aparat keamanan akan memberikan ruang yang sebesar-besarnya dan akan mengawal semua rangkaian kegiatan.Jadi tidak ada pihak yang sengaja akan memanfaatkan situasi damai itu ke situasi yang tidak menguntungkan,”katanya. Sedangkan Kepala BIN Sutanto meminta masyarakat tetap waspada agar jangan sampai diganggu pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

“Dari kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan itu harus menjaga sebaik-baiknya. Jadi dari titik mana pun harus diwaspadai,”katanya. Pihak mana yang harus diwaspadai, Sutanto enggan menyebutkan. Yang pasti dia pembonceng aksi pasti orang-orang yang tak suka dengan gerakan antikorupsi.“ Kalau ada yang tak senang, itu koruptornya,”ujarnya. Secara terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta mengatakan tidak ada persiapan pengamanan khusus yang dilakukan TNI AD.Sejauh ini TNI AD juga belum melihat adanya potensi akan terjadi keributan pada pelaksanaan aksi tersebut.

“Sampai sekarang persiapan khusus tidak ada dan saya kira rakyat ini semakin pandai,mereka tidak akan rusuh,”katanya. Sementara itu,Polda Metro Jaya akan menurunkan separuh kekuatan yang dimiliki untuk mengamankan aksi 9 Desember. Kekuatan yang diturunkan dari berbagai kesatuan mulai dari Polantas, Samapta, Intelkam, dan Brimob.” Kita belum tahu berapa jumlahnya, tapi yang kita siapkan adalah separuh kekuatan,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar.

“Kami tak akan segan-segan memberi tindakan tegas terhadap peserta aksi yang melakukan tindakan anarkis dan melakukan perusakan,” imbuhnya. (dian widiyanarko/ pasti liberti/helmi syarif)

Dikutip dari: Harian Seputar Indonesia